SB - Rapat Paripurna DPRD Kab. Sinjai kembali digelar, dengan agenda Penyerahan Ranperda Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan (PJP) APBD tahun 2009.
Paripurna kali ini dipimpin oleh Ketua DPRD H. SUltani,SH, dihadiri oleh Wakil Bupati A.Massalinri Latief serta para unsur muspida, Sekretaris Daerah, Para Aisten dan Pimpinan SKPD serta Anggota DPRD Sinjai.
Setelah dilakukan penyerahan Ranperda PJP dari Ketua DPRD kepada Wakil Bupati, Rapat Paripurna diteruskan dengan mendengar pidato Bupati Sinjai yang dibacakan oleh Wakil Bupati diseputar pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun lalu tersebut.
Dalam kesempatan itu Massalinri mengungkapkan bahwa PJP merupakan sebuah kewajiban pemerintah daerah yang diatur sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus sebagai bentuk penjabaran sejauh mana peran pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan yang dibiayai melalui APBD tersebut, Ranperda PJP ini telah dilalui dengan tahapan pembahasan, mulai dari tingkat komisi dengan mitra kerjanya sampai pada rapat gabungan komisi.
"Bagi pemerintah daerah berbagai masukan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sinjai, merupakan satu bahan kajian dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan demi kemajuan dimasa yang akan datang, hal tersebut tentunya positif bagi seluruh SKPD yang ada, agar pada pelaksanaan anggaran dimasa datang dapat lebih memperhatikan berbagai aspek dalam pengalokasian anggaran dimasing-masing bidang kegiatannya" Tambahnya.
Dengan apa yang telah dihasilkan melalui penganggaran APBD tahun lalu tersebut Massalinri mengharapkan agar tekad dan semangat dalam melanjutkan program-program pembangunan secara berkelanjutan dan semakin meningkat agar pembangunan yang dilaksanakan dari tahun ketahun dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. (**)
Paripurna kali ini dipimpin oleh Ketua DPRD H. SUltani,SH, dihadiri oleh Wakil Bupati A.Massalinri Latief serta para unsur muspida, Sekretaris Daerah, Para Aisten dan Pimpinan SKPD serta Anggota DPRD Sinjai.
Setelah dilakukan penyerahan Ranperda PJP dari Ketua DPRD kepada Wakil Bupati, Rapat Paripurna diteruskan dengan mendengar pidato Bupati Sinjai yang dibacakan oleh Wakil Bupati diseputar pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun lalu tersebut.
Dalam kesempatan itu Massalinri mengungkapkan bahwa PJP merupakan sebuah kewajiban pemerintah daerah yang diatur sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus sebagai bentuk penjabaran sejauh mana peran pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan yang dibiayai melalui APBD tersebut, Ranperda PJP ini telah dilalui dengan tahapan pembahasan, mulai dari tingkat komisi dengan mitra kerjanya sampai pada rapat gabungan komisi.
"Bagi pemerintah daerah berbagai masukan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sinjai, merupakan satu bahan kajian dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan demi kemajuan dimasa yang akan datang, hal tersebut tentunya positif bagi seluruh SKPD yang ada, agar pada pelaksanaan anggaran dimasa datang dapat lebih memperhatikan berbagai aspek dalam pengalokasian anggaran dimasing-masing bidang kegiatannya" Tambahnya.
Dengan apa yang telah dihasilkan melalui penganggaran APBD tahun lalu tersebut Massalinri mengharapkan agar tekad dan semangat dalam melanjutkan program-program pembangunan secara berkelanjutan dan semakin meningkat agar pembangunan yang dilaksanakan dari tahun ketahun dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. (**)
0 komentar:
Posting Komentar