SB - Pemkab Sinjai bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) SulSel menggelar Workshop Penyusunan Renstra Teknik Penetapan Indikotor Kinerja dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, Rabu (27/10) lalu, di Makassar.
Workshop yang berlangsung selama empat hari itu, secara resmi dibuka Sekkab Sinjai, Drs. Mansyur A. Yacub. M.Si, dengan diikuti jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
Dalam sambutannya, Sekkab menyatakan, pelaksanaan workshop sistem akuntabilitas Kinerja ini memiliki arti yang penting dan sangat strategis dalam mewujudkan reformasi birokrasi dengan mendukung tuntutan pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, terbuka dan akuntabel.
"Wokshop yang berkaitan dengan sistem akuntabilitas ini, patut kita sambut gembira dan semoga menjadi pondasi yang kuat bagi kabupaten sinjai guna mewujudkan sistem akuntabilitas yang lebih baik", tambahnya.
Dikatakan, Pemkab Sinjai memiliki tekat dan semangat yang kuat untuk mewujudkan sistem Akuntabilitas yang lebih baik, sebab penerapan sistem akuntabilitas yang baik adalah tuntutan reformasi birokrasi di tanah air.
"Itulah sebabnya, kita selalu berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan penerapan sistem akuntabilitas yang menjadi amanat berbagai peraturan perundang-undangan dan kita bersyukur bahwa selama ini penerapan sistem akuntabilitas kita sudah mulai berjalan", tuturnya.
Sejak 2007, Kabupaten Sinjai telah melakukan kontrak kinerja atau penetapan kinerja, dan bahkan merupakan kabupaten pertama di SulSel yang melakukan penandatanganan kontrak kinerja secara berjenjang mulai dari pimpinan kegiatan/kepala seksi dan kasubag dengan kepala Bidang/kepala Bagian/kepala sub dinas, selanjutnya antara kepala bagian/kepala bidang/kepala sub dinas dengan kepala SKPD dan antara kepala SKPD dengan Bupati.
"Seiring dengan itu, kita pun telah melaksanakan evaluasi kinerja atas kontrak kinerja yang telah disepakti diakhir tahun anggaran, sejak tahun 2008. Namun demikian, kita sadar bahwa semua yang kita lakukan belum optimal, masih terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam penerapannya yang mengharuskan kita semua guna mewujudkan sistem akuntabilitas yang lebih baik", Harap Mansyur mewakili bupati.
Salah satu keterbatasan itu kata dia, masih rendahanya pemahaman aparat pemda diseluruh SKPD tentang hal-hal yang bersifat teknis seperti penyusunan rencana strategis SKPD, penetapan indikator kinerja yang baik dan benar, teknik penyusunan LAKIP yang mencerminkan laporan yang benar-benar akuntabel dan lain sebagainya.
Diakhir sambutannya ia mengingatkan para peserta agar setelah kegiatan ini segera menyiapkan renstra SKPD berdasarkan RPJMD, menyusun rencana kerja SKPD, menyelesaikan laporan Akuntabilitas kienerja (LAKIP) SKPD secara baik, benar dan tepat waktu serta menyusun dan menyiapkan kontrak kinerja atau penetapan kinerja di SKPD masing-masing.
Kegiatan ini juga di hadiri Kepala Perwakilan BPKP SulSel, Drs. Wawan Ridwan, Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Drs. Didik Krisdiyanto. Sementara itu yang membawakan materi dari BPKP SulSel. (**)
Workshop yang berlangsung selama empat hari itu, secara resmi dibuka Sekkab Sinjai, Drs. Mansyur A. Yacub. M.Si, dengan diikuti jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
Dalam sambutannya, Sekkab menyatakan, pelaksanaan workshop sistem akuntabilitas Kinerja ini memiliki arti yang penting dan sangat strategis dalam mewujudkan reformasi birokrasi dengan mendukung tuntutan pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, terbuka dan akuntabel."Wokshop yang berkaitan dengan sistem akuntabilitas ini, patut kita sambut gembira dan semoga menjadi pondasi yang kuat bagi kabupaten sinjai guna mewujudkan sistem akuntabilitas yang lebih baik", tambahnya.
Dikatakan, Pemkab Sinjai memiliki tekat dan semangat yang kuat untuk mewujudkan sistem Akuntabilitas yang lebih baik, sebab penerapan sistem akuntabilitas yang baik adalah tuntutan reformasi birokrasi di tanah air.
"Itulah sebabnya, kita selalu berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan penerapan sistem akuntabilitas yang menjadi amanat berbagai peraturan perundang-undangan dan kita bersyukur bahwa selama ini penerapan sistem akuntabilitas kita sudah mulai berjalan", tuturnya.
Sejak 2007, Kabupaten Sinjai telah melakukan kontrak kinerja atau penetapan kinerja, dan bahkan merupakan kabupaten pertama di SulSel yang melakukan penandatanganan kontrak kinerja secara berjenjang mulai dari pimpinan kegiatan/kepala seksi dan kasubag dengan kepala Bidang/kepala Bagian/kepala sub dinas, selanjutnya antara kepala bagian/kepala bidang/kepala sub dinas dengan kepala SKPD dan antara kepala SKPD dengan Bupati.
"Seiring dengan itu, kita pun telah melaksanakan evaluasi kinerja atas kontrak kinerja yang telah disepakti diakhir tahun anggaran, sejak tahun 2008. Namun demikian, kita sadar bahwa semua yang kita lakukan belum optimal, masih terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam penerapannya yang mengharuskan kita semua guna mewujudkan sistem akuntabilitas yang lebih baik", Harap Mansyur mewakili bupati.
Salah satu keterbatasan itu kata dia, masih rendahanya pemahaman aparat pemda diseluruh SKPD tentang hal-hal yang bersifat teknis seperti penyusunan rencana strategis SKPD, penetapan indikator kinerja yang baik dan benar, teknik penyusunan LAKIP yang mencerminkan laporan yang benar-benar akuntabel dan lain sebagainya.
Diakhir sambutannya ia mengingatkan para peserta agar setelah kegiatan ini segera menyiapkan renstra SKPD berdasarkan RPJMD, menyusun rencana kerja SKPD, menyelesaikan laporan Akuntabilitas kienerja (LAKIP) SKPD secara baik, benar dan tepat waktu serta menyusun dan menyiapkan kontrak kinerja atau penetapan kinerja di SKPD masing-masing.
Kegiatan ini juga di hadiri Kepala Perwakilan BPKP SulSel, Drs. Wawan Ridwan, Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Drs. Didik Krisdiyanto. Sementara itu yang membawakan materi dari BPKP SulSel. (**)
0 komentar:
Posting Komentar